Implementation of Fulfilling The Rights of Adopted Children in The Inheritance Law System According to A Compilation of Islamic Law and Civil Law

Muhaimi Muharrar — Sat, 25 Nov 2023 00:00:00 +0000

Adoption of children in Indonesia has been around for a long time; until now, adoption is regulated in the Compilation of Islamic Law and also in Staatsblad 1917 No. 129. In the KHI and the Civil Code, the position of adopted children is differentiated, whereas in the KHI, adopted children cannot be equated with biological children. Whereas in the Civil Code, Adopted children have the same position as biological children. These differences certainly have legal consequences for the inheritance rights of adopted children, where whether or not the adoption of a child is valid according to the KHI and the Civil Code will impact the adopted child's rights to the inheritance of his or her adoptive parents. The aim of writing this thesis is to see the implementation of fulfilling the inheritance rights of adopted children according to the KHI and the Civil Code by looking at what the Law is like in Indonesia. The research method used is normative legal research by reviewing library materials. The results of the research found differences in the definition of child adoption in the KHI and the Civil Code. This is one of the factors in not fulfilling the inheritance rights of adopted children. The importance of harmony between KHI and the Civil Code, as well as other statutory provisions in defining child adoption, is because it will impact the rights of adopted children and adoptive parents if the child's adoption is deemed invalid. Therefore, the definition of child adoption must refocus on the purpose of child adoption itself, namely to improve the welfare of the child and take care of and maintain it so that they can live a good life, which, if this has happened and can be proven then the adoption should be legal as follows: legal consequences.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ponorogo tentang Perkawinan Beda Agama

Silachi Agusta Adi Putra — Sat, 23 Dec 2023 00:00:00 +0000

^{Abstract
Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan pasal 8 huruf f : “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Perkawinan beda agama sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana termaktub dalam pasal 57 Undang-undang Perkawinan. Yang terakhir bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dengan rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo mengenai perkawinan beda agama dan dampak akibat hukumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui argumentasi hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo mengenai Perkawinan Beda Agama Dan Dampak Akibat Hukumnya. Sampai saat ini Perkawinan Beda Agama tetap menjadi problematika, kurangnya pemahaman agama bagi masyarakat dan lemahnya iman membuat seseorang melakukan perkawinan beda agama. Didalam agama Islam, salah satu penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan harta waris ( terputusnya hak warisnya ) yaitu perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris.}

Rechtsvinding

Implementation of Fulfilling The Rights of Adopted Children in The Inheritance Law System According to A Compilation of Islamic Law and Civil Law

Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ponorogo tentang Perkawinan Beda Agama