The Role of Law and Human Rights in Ensuring Social Justice and Poverty Eradication Through Social Assistance

Putu Ayu Veguita Putri Ningsih; Slamet Tri Wahyudi

doi:10.59525/rechtsvinding.v3i2.1028

Authors

Putu Ayu Veguita Putri Ningsih Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Slamet Tri Wahyudi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i2.1028

Keywords:

role, law and human rights, social justice, social assistance, poverty eradication

Abstract

Poverty is a scourge in this country. In this case, the government uses a social assistance approach in the form of basic food supplies for the poor. This raises questions when confronted with the concept of the rule of law and human rights in relation to the state's solution in providing social assistance to them. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that the state uses a social assistance approach in the form of basic food supplies as a short-term solution, ignoring the actual economic conditions. Then, the state needs to formulate concrete legislation in order to provide definite social assistance to the lower-middle class so that the presence of the state as a state based on the rule of law and human rights becomes more certain by providing long-term solutions.

References

Alba, A. (2018). Kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin. Asia-Pacific Journal Of Public Policy, 4(1), 72–89.

Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. Jurnal Education and Development, 9(2), 378–382.

Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, 4(1).

Bapino, S. R. (2022). Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lex Administratum, 10(5).

Efendi, M. F. (2022). Perbandingan Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Hak Asasi Manusia. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(2), 227–245.

Fadhli, K., & Fahimah, D. A. N. (2021). Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Bantuan Sosial Covid-19. Jurnal Education and Development, 9(3), 118–124.

Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial Bpnt Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Education and Development, 11(2), 196–202.

Fadilah, R. (2021). Bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. Jurnal El-Thawalib, 2(3), 167–179.

Findi, M., Marzidah, M., & Probokawuryan, M. (2023). Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika, 5(3), 739–742.

Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung. Jurnal Manajemen Komunikasi, 6(1), 1.

Haliim, W. (2020). Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan, Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit. Inovasi, 17(1), 39–53.

Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018, 784–799.

Ilyasa, F., Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh eksploitasi sumber daya alam perairan terhadap kemiskinan pada masyarakat nelayan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan, 21(01), 43–58.

Jufri, M. (2023). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Rajawali Pers.

Junaidi, J. (2018). Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. 3(1), 71–79. Retrieved from https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609

Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. Justisi, 8(2), 95–107.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.

Muhshi, A. (2015). Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama. LKIS Pelangi Aksara.

Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 241–254.

Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan kesatu. Bandung.

Nggeboe, F., & Ibrahim, I. (2022). Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), 115–121.

Pakpahan, Z. A. (2019). Pelaksanaan pemilihan umum serentak pada pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd sebagai implementasi pelaksanaan sistem demokrasi pancasila. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 5(2), 161–185.

Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm. Jurnal Kebijakan Publik, 13(4), 338–345.

Qadrini, L., Seppewali, A., & Aina, A. (2021). Decision tree dan adaboost pada klasifikasi penerima program bantuan sosial. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(7), 1959–1966.

Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. T. S. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 2(1), 90–102.

Rahmanurrasjid, A. (2008). Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Ramli, M. (2021). Politik hukum pengelolaan zakat di indonesia (studi tentang zakat untuk mengentaskan kemiskinan). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Retnaningsih, H. (2020). Bantuan sosial bagi pekerja di tengah pandemi Covid-19: Sebuah analisis terhadap kebijakan sosial pemerintah. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 11(2), 215–227.

Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).

Roth, B. (2023). The welfare state between juridification and commodification: how the Frankfurt School gave up on economic democracy. European Law Open, 2(2), 386–404.

Rumtianing, I. (2016). Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 27(1).

Sa’adah, N. (2017). Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berdasarkan keadilan yang mendukung iklim investasi Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46(2), 182–189.

Salam, M., Utami, S., & others. (2024). H, Hak asasi manusia Transformasi Hukum tentang Hak Asasi Manusia ditinjau dari sejarah: Untuk menghargai perjuangan penegakkan Hak Asasi Manusia dan untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 1(2), 191–201.

Setiawan, A. (2021). Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 10(2), 117–142.

Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). Jurnal Media Birokrasi, 33–50.

Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Ham, 12(1), 111–122.

Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora, 1(1), 17–28.

Susantyo, B., Nainggolan, T., Rahman, A., Erwinsyah, R. G., Irmayani, N. R., Habibullah, H., … Arifin, J. (2020). Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Tapung, M. M., Regus, M., Payong, M. R., Rahmat, S. T., & Jelahu, F. M. (2020). Bantuan sosial dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat pesisir yang terdampak sosial-ekonomi selama patogenesis Covid-19 di Manggarai. Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 16(1), 12–26.

Tresnadipangga, B., Fuad, F., & Suartini, S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. Binamulia Hukum, 12(1), 213–226.

Yunus, N. R. (2018). Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan. Mizan: Journal of Islamic Law, 3(2).