Legal Certainty of Performers in Royalty Distribution Disputes Based on the Regulation of the Minister of Law Number 27 of 2025 Concerning Management Implementing Regulations
DOI:
https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.1549Keywords:
Legal Certainty; Performance Actors; Royalties; Permenkum 27/2025Abstract
Laws and regulations in Indonesia not only provide legal protection for Creators, but also Related Rights, one of which is Performance Actors. But in practice, the Creator sues the performer for the distribution of royalties, while the event organizer often escapes responsibility. It looks problematic, on the one hand the Creator is given the exclusive right to prohibit or allow anyone to use his creation. Meanwhile, on the other hand, the performers contribute to the creations created by the Creator, so that they sell well in Indonesia. Meanwhile, if there is a problem, the Creator can prohibit the Performance Actor at any time from using his creation, even though this situation can hinder the Performance Actor from obtaining Economic Rights. The purpose of this research is to analyze legal certainty for Performers regarding the distribution of royalties in the era of the birth of Permenkum 27/2025. The research method in this article is normative juridical with a qualitative approach to laws and regulations and royalty-related problems that are rampant. The results of this study explain that based on Permenkum 27/2025, Performance Actors are not obliged to pay royalties, but this is charged to the event organizer. Where the royalty distribution mechanism is carried out through LMKN through a SILM system (distribution of royalties from LMK to Creators and Related Rights) and INSPIRATION (distribution of royalties from users to LMKN). With this legal certainty, the Plaintiff is no longer the party who is held responsible for the distribution of royalties. It is hoped that there will be no more creators who prohibit performers from performing their songs due to the uncertainty of royalty payments because it will disrupt the ecosystem of a work or even tarnish the reputation/good name of the performers.
References
Cita Citrawinda., et., all., Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik : Studi Kasus Sengketa Agnez Mo dan Ari Bias, Jurnal Krisna Law, Volume 8, Nomor 1, Februari - Mei, 2026. hal. 104. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1306
I Komang Mahendra Putra, et. All., Penyelesaian Sengketa hak Royalty Lagu Nuasa Bening : Analisis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2026, hal. 3523. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4780
Kizzin Yossi Sigar, et., all., Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Royalty Atas Hak Cipta Dalam Industri Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 (Studi Kasus Once Mekel dan Ahmad Dhani, Lex Administratum : Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Volume 13, Nomor 4, 2025. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63361/50128
Faizin, et., all., Sengketa Lagu Lesti Kejora dan Yoni Dores dalam Sorotan Publik, JYRS : Journal of Youth Research and Studies, Volume 6, Nomor 1, Juni 2025, hal. 2. https://doi.org/10.32923/jyrs.v6i1.5773
Eldbert Christanto Anaya Marbun, Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS), Dharmasisya, Jurnal Program MagisterFakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1, Nomor 4, 2021, Hlm. 1753. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=dharmasisya
Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, Hlm. 193. https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151
Basuki Rekso Wibowo, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indoensia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, Hlm. 14.
Inda Nurdahniar, Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016. Hlm. 231. https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2073
Nafisah Muthmainnah, et. all., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Padjajaran Law Review, Volume 10, Nomor 1, 2022, Hlm. 22. https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898
Rico Yulio Yaman, et. all., Pengaturan Hukum Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Pengaruhnya Terhadap Pelarangan Lagu oleh Pencipta, Jurnal Ilmu Hukum, Humarinora dan Politik, Volume 4, Nomor 5, 2024, Hlm. 1325. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5
Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, et. all., Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, e—Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum , Volume 1, Nomor 1, 2018, Hlm. 77 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28667/16176?__cf_chl_tk=SbXuPgAjWvxaIe4B.3SPL1penDdvm8vS_3mKw10bxy4-1777370638-1.0.1.1-26pKbwi.R3TcEcS2IQ_1LT4kS1VbhzGgVYEdxTWpOuQ
Afifah Husnun U.A., et.,all., Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Padjajaran Law Review, Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm. 10. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501
Putri Ayu Permatasari, et.all., Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2026, Hlm. 520 https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Inda Nurdahniar, Wiwit Juliana Sari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
