Forest and Land Fire Prevention Obligations and Legal Accountability of Concessionaires in Central Kalimantan in 2026
DOI:
https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.2174Keywords:
Karhutla; Concessionaires; Fire Prevention; Strict Liability; Environmental LawAbstract
Forest and land fires (forest and land fires) are still a recurring environmental crisis in Indonesia, including in Central Kalimantan Province by 2026. The high number of hotspots and the extent of the affected areas confirm the urgency of implementing prevention and countermeasures obligations, especially for concessionaire corporations that manage forest areas, plantations, and peatlands. This study aims to analyze the legal framework regarding the obligation to prevent forest and land fires, as well as examine the basis and limits of concessionaire environmental responsibility in the context of the 2026 event. Through normative legal research methods with legislative and conceptual approaches, this study examines various legal instruments, literature, and official reports. The results of the study show that national legislation has essentially expressly required concessionaires to protect their working areas and provide fire control facilities. However, the determination of absolute legal liability requires a very careful evidentiary process. Satellite data (hotspots) only serve as preliminary indicators and cannot automatically prove the location of factual hotspots or the level of corporate negligence. Therefore, it is absolutely necessary to verify the field related to the boundaries of area control, compliance audits, and analysis of causality relationships. In conclusion, strengthening preventive supervision, comprehensive evidentiary standards, and the application of the principle of responsibility in precision are essential to ensure legal certainty and ecological restoration.
References
Adinata, I. K. S., Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2025). Tanggung jawab pemulihan hutan mangrove yang dirusak: Tinjauan strict liability Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 5(3). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/8323/2230
Alfalah, E., Hidayati, R., Hidayat, R., & Alfahmi, F. (2019). Pendugaan hotspot sebagai indikator kebakaran hutan di Kalimantan berdasarkan faktor iklim. Journal of Natural Resources and Environmental Management, 9(2), 405–418. https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.405-418
Ali, M. A., Sumantri, S., Asnur, V. F., & Raharja, R. G. (2026). Batasan pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran lahan skala besar. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5996–6004. https://doi.org/10.63822/tyhfvx82
Almaajid, R. (2026). Keadilan ekologis di tengah ambisi hilirisasi: Rekonstruksi tanggung jawab hukum korporasi atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum, 5(1), 14–37.
ANTARA Kalteng. (2026, 14 Oktober). Karhutla masih mengancam, Bartim perpanjang tanggap darurat hingga 31 Oktober. https://kalteng.antaranews.com/berita/845689/karhutla-masih-mengancam-bartim-perpanjang-tanggap-darurat-hingga-31-oktober
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
CELIOS. (2026). Yang sesak napas dan yang membayar: Kerugian ekonomi kebakaran hutan [Laporan]. https://celios.co.id
Damanik, S. A. S. (2023). Pertanggungjawaban korporasi dalam ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan akibat kebakaran hutan. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(7), 624–631. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.212
Heriamariaty, Theresia, L., Afentina, & Veronika, E. (2025). Kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatur pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat hukum adat untuk mengurangi perubahan iklim. Bina Hukum Lingkungan, 9(3), 213–236. https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.343
Ilma, R. H., Nurjaya, I. N., & Afandi, F. (2024). Precautionary principle dalam penghitungan pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan. RechtJiva, 1(2), 269–289. https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n2.5
Jana, I. K. (2026). Corporate legal accountability for forest and land fire prevention and control in Indonesia. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 9(10), 6306–6322. https://doi.org/10.47191/ijmra/v9-i10-01
Kementerian Kehutanan. (2026a, 11 Oktober). Kemenhut perkuat operasi di Kalimantan Tengah dan jaga kewaspadaan di Sumatera Selatan (Siaran Pers No. SP.597/HKLN/09/2026). https://www.kehutanan.go.id/pers/kemenhut-perkuat-operasi-di-kalimantan-tengah-dan-jaga-kewaspadaan-di-sumatera-selatan
Kementerian Kehutanan. (2026b, 25 Agustus). Kemenhut jatuhkan sanksi 6 perusahaan terkait karhutla, hingga pembekuan perizinan berusaha (Siaran Pers No. SP.452/HKLN/08/2026). https://www.kehutanan.go.id/updatekarhutla?category=berita
Kementerian Lingkungan Hidup. (2014). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Peninjauan Kembali Nomor 527 PK/Pdt/2023 [PT Kumai Sentosa].
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Peninjauan Kembali Nomor 297 PK/Pdt/2024 [PT Kumai Sentosa].
Martono, Y. F., & Suriani, R. (2025). Juridical analysis of strict liability application in forest and land fire cases in Central Kalimantan based on Law Number 32 of 2009. Jurnal Pembaharuan Hukum, 12(3), 649–673. https://doi.org/10.26532/jph.v12i3.48697
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana
Maulana, J. A., & Annisa, F. N. (2024). Analisa yuridis perubahan makna strict liability dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Amnesti: Jurnal Hukum, 6(2), 298–314. https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4935
Mubarak, R., & Syahrin, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dikaitkan dengan teori hukum Pancasila. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 10(1), 42–49. https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8827
Parsaulian, B. (2022). Penegakan hukum lingkungan hidup serta dinamika pembakaran hutan dan lahan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 4(2), 206–217. https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6454
Qamariyanti, Y., Usman, R., & Rahmawati, D. (2023). Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan. Jurnal Ilmu Lingkungan, 21(1), 132–142. https://doi.org/10.14710/jil.21.1.132-142
Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan prinsip strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO. Jurnal Yudisial, 16(1), 103–120. https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.574
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Republik Indonesia. (2014a). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Republik Indonesia. (2021a). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Republik Indonesia. (2021b). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Republik Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Rinaldi, Saad, A., & Marwoto. (2023). Analisis pemenuhan kewajiban stakeholder pelaku usaha kehutanan dan perkebunan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1), 40–46.
Ritonga, J. S., Suhaidi, Leviza, J., & Harianto, D. (2022). Pertanggungjawaban mutlak korporasi sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2(4), 156–167. https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.32
Setyorini, S. N., & Azhari, E. F. (2020). Risk sharing agreement: Sebuah ide awal mengenai bentuk alternatif pendanaan pemulihan kerusakan lahan gambut akibat kebakaran hutan dan/atau lahan di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(2), 210–234.
Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi: Tantangan dan solusi dalam kebakaran hutan di Indonesia. Jurnal Darma Agung, 32(6), 159–169. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5401
Syabina, A. A. B., Anwar, N. A. M., Peranda, A., & Ginting, Y. P. (2026). Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan dalam perspektif hukum acara perdata. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 5(2), 343–350. https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/download/2896/2690/20554.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Kiara Kayla Putri, Nazwa Aulia, Aura Amanda, Abdi Maulana Manulang, Alfath Fadzlyan Maulana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
